Reformasi Birokrasi

REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 yaitu menetapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat serta menindaklanjuti program kerja reformasi birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pelaksanaan area perubahan berupa manajemen perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) agar membentuk Tim Bersama Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang selanjutnya disingkat TIM BEKIAS, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara membentukan Tim Bersama Etam Kuatkan Aparatur Sipil Negara (BEKIAS) :

SUSUNAN PENGURUS

TIM BERSAMA ETAM KUATKAN APARATUR SIPIL NEGARA (BEKIAS) PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2020

 

Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan
Ketua : Hamdani, SE, M.Si
Sekretaris : Nurul Huda, SP, M.Si
Anggota-Anggota :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Miswan, SP

Joko Purwanto

Desy Noryani, S.Hut

Muhammad Faisal, SP

Iswan Suyanto, S.Hut

Subagio, SP

Nor Aida, SP, MP

Mariani Elviah, S.P

Kuntari, S.Sos

Nurul Hikmah, S.Hut

Sisca Fermilita

Mukhlis

 

Tugas Tim Manajemen Perubahan  :

    • Menyusun agenda kerja dan tahapan program/kegiatan manajemen perubahan sebagaimana  Road    Map    yang   telah   ditetapkan    Bupati   Kutai Kartanegara dengan berkoordinasi kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

    • Melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan pada SKPD masing-masing dengan  berkoordinasi kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

    • Sebagai agen perubahan pada SKPD

    • melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala SKPD dan Tim Reformasi Birokrasi Kutai Kartanegara

Peran dan tugas Agen Perubahan :

    • Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di   lingkungan   unit   kerjanya   masing-masing   tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
    • Sebagai  penggerak   perubahan,   yang   bertugas   mendorong   dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju  ke arah unit kerja yang lebih baik;
    • Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
    • Sebagai mediator,  yang  bertugas  membantu  memperlancar  proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi  birokrasi  dan  membina  hubungan  antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
    • Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;