ANKT PADA IUP-PERKEBUNAN KUKAR

Tenggarong, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan kegiatan survey dan pendataan, verifikasi, validasi dan perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) se Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai saat ini telah didapatkan data luas ANKT pada Ijin Usaha Perkebunan (PBS) yakni seluas 25.183,53 Ha, dimana sebagian sudah melakukan assesment baik secara internal maupun Eksternal
(didampingi lembaga/Consultant Body Independent).
Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dan rangkaian dari Pertemuan Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan ANKT pada tanggal 27 Agustus 2020 di Hotel Mercure Samarinda dan Workshop Verifikasi, Validasi dan Perlindungan ANKT pada Usaha perkebunan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 di Hotel Blue Sky Balikpapan silam.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa Stakehoulder Perkebunan, yakni antara lain Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ir. Ujang Rahmat,M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai
Kartanegara Ir. H. M. Taufik, Koordinator Proyek FCPF Kementrian Lingkungan Hidup Dr. I Wayan Susi Dharmawan,  Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ir. Henny Herdianto,MP sebagai Nara Sumber serta 22 Perkebunan Besar Swasta (PBS) se Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam Pemaparannya Kadisbun Kukar menyampaikan pentingnya keselarasan dan keseimbangan aspek ekonomi dan ekologi yakni Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
namun tetap dalam koridor Pembangunan Perkebunan yang memperhatikan Keberkelanjutan/Lestari.
Dari hasil kegiatan berbagai survey dan pendataan yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober sampai 4 Desember 2020 , ternyata masih ada Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang memiliki/menetapkan cadangan area untuk ANKT, namun belum disampaikan dalam laporan ANKT tahun 2020 dan belum dilakukan assesment sesuai Tool Kit HCVRN.
Dengan adanya kegiatan survey dan pendataan ini, berimbas timbulnyanya pemahaman dari PBS yang belum melakukan assesment sesuai Tool Kit HCVRN pada area cadangan ANKT nya. Pemahaman tersebut, akhirnya mendorong inisiatif para pelaku usaha (PBS) untuk segera melakukan assesment maupun Re-assesment, hal ini dimungkinkan karena telah timbulnya kesadaran betapa pentingnya mengelola dan mempertahankan keberadaan ANKT sebagai anugerah yang maha kuasa pada Ijin Lokasi mereka masing-masing. Bahkan dalam rangka menunjang hal tersebut pihak PBS meminta untuk di fasilitasi adanya pertemuan untuk peningkatan kompentensi bagi petugas pengelola dan pemantau ANKT di lapangan. Pihak PBS juga berharap adanya Sosialisasi yang Intensif terutama bagi Top Management tentang betapa pentingnya pengelolaan ANKT, mengingat keberadaan ANKT diyakini juga dapat mempengaruhi tahapan dalam hal Serifikasi yang dibutuhkan oleh PBS (ISPO, RSPO, dll) yang pada akhirnya keberadaan sertifikasi-sertifikasi tersebut dapat menaikan reputasi Perusahaan sekaligus mendongkrak nilai jual Kelapa Sawit (CPO) menjadi lebih baik lagi.
ANKT tidak bisa dibuat oleh manusia karena merupakan Anugerah Yang Maha Kuasa, namun sebagai manusia kita dapat mengelola dan menjaga serta melindungi keberadaannya khususnya pada lokasi IUP yang dimiliki oleh masing-masing PBS. Tersosialisasi dengan baik nya dan tumbuhnya kesadaran bagi Pelaku Usaha Perkebunan terutama pada level Top Management PBS selaku pengambil keputusan tertinggi di masingmasing PBS menjadi penting untuk mewujudkan upaya memelihara/mengelola dan mamantau ANKT yang terdapat didalam IUP masing-masing.
Perlu dipahami pula bahwa pengelolaan / pemantauan ANKT tidak menghasilkan peningkatan produksi secara langsung, tetapi keberadaannya akan dapat meningkatkan citra usaha dan nilai jual serta meredam berbagai Black Campaign (Kampanye Hitam/Negatif) yang mengatakan bahwa Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit merupakan penyebab terjadinya Forest Degradation dan Deforestasi.
Dengan adanya pengelolaan dan pemantauan ANKT terutama dengan terpeliharanya area dengan tutupan lahan berhutan, maka Kabupaten Kukar akan berkontribusi secara nyata pada program Forest Carbon Partnership Facilities – Carbon Fund (FCPF-CF) disamping berpeluang untuk mendapatkan Benefit Sharing (menjadi penerima manfaat), mengingat pengelolaan ANKT yang benar dan komitmen untuk memelihara area dengan tutupan lahan berhutan merupakan salah satu cara berpartisipasi dalam usaha menurunkan emisi Carbon yang mempengaruhi terjadinya penurunan Efek Gas Rumah Kaca. (Yanti)

Sumber : Bidang Perlindungan

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *