Sekretariat

 

A. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

     Tata kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi:

  1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  2. menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  4. merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
  5. merencanakan pelaksanaan EGovemment, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengembangan Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), zona integritas, penataan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS), pedoman umum system penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
  6. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
  8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
  9. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

B. Sub Bagian Kepegawaian

      Tata kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi:

  1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  2. menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sanksi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Behan Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
  5. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian  Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  urusan Kepegawaian;
  6. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kepegawaian;
  7. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian;
  8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

C. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

      Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

  1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai  hasil kerja bawahan;
  2. menyusun rencana kegiatan urusan  Penyusunan Program dan Keuangan sebagai  pedoman pelaksanaan tugas;
  3. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LKjlP, dan LPPD Dinas melaporkan ke KepalDinas melalui  Sekretaris Dinas;
  4. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
  5. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  6. menyusun pembukuan keuangan dan  perhitungan anggaran, verifikasi  pengelolaan keuangan;
  7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
  8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
  9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
  10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

 

*Penilaian Anda Click here